Monday, June 8, 2009

Krisis Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen

***Anom Surya Putra

Positivisme secara tepat-konteks dipahami dalam suatu masa kesejarahan tertentu yaitu masa kemunduran Filsafat Hukum. Masa ini dihiasi dengan munculnya Ajaran Hukum Murni (Reine Rechtslehre) dari Hans Kelsen yang mendefinisikan Ajaran Hukum Murni sebagai Teori Hukum Positif yang objeknya adalah hukum positif.

Berbagai istilah digunakan oleh Hans Kelsen guna menamai Teori Hukum Positif seperti Ilmu Hukum Normatif dan Teori Juristik yang sebangun struktur argumentasinya. Sikap yang diambil Hans Kelsen adalah pemurnian “hukum” dari kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, keadilan, ideologi dan seterusnya. Hukum merupakan teknik sosial yang spesifik dengan objek hukum positif.

Segi tersembunyi (tacit knowledge) Ajaran Hukum Murni yang implisit adalah ketidakpercayaan terhadap positivisme, hukum alam, dan segala sesuatu yang menghubungkan norma dengan kenyataan sosial, sembari menciptakan “Ajaran” yang didefinisikannya sebagai “Teori”. Ajaran Hukum Murni mengkritik positivisme dan hukum alam, khususnya dalam ulasan epistemologis dan politis terhadap Idealisme Kritis dan Positivisme Hukum Kant.

Permainan bahasa dari Kelsen ini harus dicermati benar-benar bagaimana ia tidak menggunakan Filsafat Ilmu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Idealisme Kritis dan Positivisme. Kedua istilah ini merupakan aliran baru pasca Kant yaitu Idealisme (Fichte, Schelling, Hegel) yang melanjutkan pikiran Kant: Subjek memberi struktur pada realitas, seluruh realitas terletak dalam kesadaran (Idea) Subjek, bukan pada realitas itu sendiri; dan Positivisme (Comte dan JS Mill) yang melanjutkan pikiran Kant pula: apa yang bisa diketahui hanyalah fenomen-fenomen saja sebagai data-data dari pengalaman empiris, di luar fakta-fakta positif itu tidak bisa dihasilkan pengetahuan.

Ajaran Hukum Murni tidak memiliki kaitan apa-apa dengan Idealisme Kritis dan Positivisme ini. Ajaran Hukum Murni memisahkan diri dari Filsafat dan Sosiologi yang dikategorikannya positivistik. Ajaran Hukum Murni dinyatakan Kelsen sebagai pelanjut Austin (Utilitarian; Ilmu Hukum Analitik) dengan menyingkirkan aspek di luar hukum yaitu fakta psikologis atas aturan. Ruang pengembangan Ilmu Hukum Normatif tereduksi pada sistematisasi-logis atau skillful yang bertumpu pada logika atas hukum positif.

Ajaran Hukum Murni menolak metafisika atas hukum positif. Doktrin hukum alam pada saat tertentu bersifat konservatif, bisa reformatif atau revolusioner. Doktrin hukum alam suatu saat membenarkan hukum positif karena sesuai dengan tata ketuhanan yang belum tentu dapat terbuktikan. Di saat lain, doktrin hukum alam mempertanyakan validitas hukum positif dan menyatakan hukum positif ini bertentangan dengan nilai-nilai dalam doktrin hukum alam yang absolut.

Ajaran Hukum Murni mencari landasan validitas pada suatu nonmetafisis dan nonmetayuridis yaitu hipotesis yuridis yang disebutnya Grundnorm. Hipotesis yuridis ini diurai kritis oleh Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, selama Orde Baru Grundnorm diisi dengan Pancasila dan Orde Reformasi diisi dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Grundnorm yang berada di “atas“ norma-norma hukum positif merupakan daya tarik dan sekaligus krisis bagi Ajaran Hukum Murni di kemudian hari.

Apakah putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan argumentasi hukum yang memancar ke Grundnorm? Norma yang lebih rendah dalam suatu putusan hakim cenderung tidak mengarah pada Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai Grundnorm secara eksplisit. Hipotesis yuridis berupa Grundnorm berbeda-beda di setiap negara, di setiap angan-angan individu, relativistik dan apologetik.

Terkecuali Nawiasky yang membenarkan pengetahuan Grundnorm, beberapa ilmuwan hukum yang disebutkan sebagai pembela Paradigma Normatif sudah menanggalkan Grundnorm itu, antara lain sebagai berikut.

Scholten menyatakan Ilmu Hukum itu “ilmu” dengan menoleh ke pendekatan lain yaitu Ilmu Bahasa (Saussure). Pendekatan filsafat ilmu sengaja dihindari Scholten demi menghindari watak spekulatif. Selain itu, di penghujung karirnya, Scholten menawarkan pengetahuan baru tentang eschaton untuk menunjukkan struktur ilmu hukum yang ilmiah. Puncak dari eschaton adalah Tuhan dalam pengertian Pascal yang filosofis dan religi. Scholten menyusun struktur ilmu hukum berbasis metafisika yang justru ditolak Ajaran Hukum Murni. Tawaran pengetahuan tentang eschaton ini tidak ada yang mengembangkan secara ilmiah, akademis dan pragmatis.

Visser ‘t Hooft menjelaskan Ilmu Hukum itu ilmu dengan cukup hati-hati terhadap penggunaan Epistemologi sebagai pendekatan atas Ilmu Hukum. Filsafat Ilmu Hukum-nya dengan leluasa membedakan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik. Pendekatan yang cukup baru terdengar adalah Visser ‘t Hooft mengutip pendekatan filosofis J├╝rgen Habermas yang kritis terhadap modernitas: dalam kepentingan pragmatik, argumentasi hukum mensyaratkan rasionalitas komunikatif agar argumentasi dari hakim dan otoritas lainnya dapat diuji di ruang publik.

Bruggink meneruskan pembedaan biner antara pandangan atau paradigma normatif dan positivis. Ia berusaha lebih maju mengembangkan Ilmu Hukum Normatif dengan revolusi paradigma Thomas Kuhn. Di sisi metode, Bruggink mengembangkan asumsi-asumsi hermeneutik Gadamer dengan mensistematisasi “pasal” sebagai “kaidah”, kewenangan sebagai “metakaidah” dan hubungan antar pasal sebagai “sistem hukum”. Hermeneutik yang bersifat metodis ini mendapat tempat dalam Paradigma Normatif guna melegitimasi titik berdiri internal dari yuris.

Gijssels dan Hoecke menulis sejarah Teori Hukum sebagai disiplin mandiri dan menempatkan Dogmatik Hukum sebagai bagian dari Ilmu Hukum yang mensistematisasi hukum positif. Teori Hukum punya proyek ambisius yaitu memulihkan kesatuan antara aspek hukum dan kenyataan sosial dengan memanfaatkan ilmu humaniora dan ilmu sosial seperti filsafat, psikologi, sosiologi, logika dan seterusnya.

Apa yang disebut Ilmu Hukum Normatif selama ini mengalami penyempitan atau sub-ordinasi dalam Dogmatik Hukum, sebagai bagian dari Ilmu Hukum yang selayaknya dipakai dalam “menghukumi suatu kasus/fakta/feiten”. Pengetahuan tentang interpretasi dari Ajaran Hukum Murni dalam mencari apa hukumnya suatu fakta pun mengalami krisis.

Interpretasi hukum dalam Ajaran Hukum Murni terbagi dua yaitu interpretasi dari kelembagaan yang ditentukan oleh Hukum Positif, dan interpretasi individual atau interpretasi dari Ilmu Hukum (tradisional). Interpretasi hukum yang pertama adalah otentik karena dilakukan langsung oleh pembentuk hukum, dan pemfungsian atas norma hukum menjadi norma konkret.

Sedangkan interpretasi hukum yang kedua adalah non-otentik karena dilakukan oleh pihak di luar pembentuk hukum, tidak membentuk norma hukum, lebih merupakan urusan ilmu hukum tradisional (seperti Begriffsjurisprudenz) atau politik hukum.

Dualitas model interpretasi menutup partisipasi pengetahuan sosial dan humaniora (rasionalitas komunikatif yang dipahami terbatas oleh Visser ‘t Hooft), interpretasi berbasis Ilmu Bahasa (Scholten), interpretasi berbasis hermeneutik (Bruggink) dan interpretasi berbasis pengetahuan semiotik (MA Loth).

Beberapa pendapat yang kikir ini dapat dipertimbangkan oleh pembaca sebagai alternatif model interpretasi dalam pengetahuan hukum. Ulasan Logika Hukum penting untuk bersama-sama kita dalami guna menampakkan dualitas antara fakta dan norma yang berimbas pada keilmuan Logika Hukum.

Apa yang dinyatakan sesat pikir dalam Logika tradisional dianggap valid oleh Logika Hukum. Contoh: penerapan Argumentum ad Hominem yang mendesak saksi/tersangka untuk mengaku. Ini adalah panggung sesat logika, tapi powerful dalam praktek hukum.***


2 comments:

  1. Untuk Anom Surya Putra..
    Barangkali anda, Profesor Jimly Ashidiqie & "kawan saya" [ketika di UI dulu] Ali Syafaat dengan yang dimaksudkan Hans Kelsen pada Grundnorm. Bagi gurubesar hukum keturunan Yahudi itu, Grundnorm sebenarnya hanyalah realitas yang abstrak, realitas tertinggi dalam hukum. Konkretnya, ia adalah sesuatu yang tidak ada, namun diasumsikan [bahwa seolah-olah ia] ada, sementara Pancasila itu adalah sesuatu yang "ada" [tertuang secara jelas/bahkan sudah dirumuskan butir-butirnya]. Dengan demikian, Pancasila bukanlah Grundnorm, sebab Grundnorm dan Pancasila sudah memiliki isinya sendiri. Menurut guru saya, Profesor Arief Shidarta, Grundnorm berbunyi: "Man sol sich so verhalten wie de Vervassung Vorschreibt." Saya juga pernah mendiskusikan tentang ini dengan guru saya yang lain, Profesor Darji, seorang pakar Filsafat Hukum, dan juga mantan Rektor Brawijaya Malang di tahun 2004 lalu, dan beliau memilihkan saya sebuah istilah yang relevan untuk mengistilahkan Pancasila, yakni Staat fundamental norm.

    ReplyDelete
  2. @Herman Bakir:

    Setuju. Perdebatan tentang "grundnorm" atau "staatfundamentalnorm", memang "abstrak". Bila istilah yang sedikit "kontradiks" adalah "realitas yang abstrak", padahal term "realitas" nyaris tak mungkin abstrak. Inilah yang saya sebut dengan krisis di ajaran hukum murni "Kelsen" dalam tulisan di atas.

    Beberapa intelektual lain pun sudah menanggalkan "grundnorm" itu. Meski demikian, saya tetap mengangkatnya untuk memenuhi "wanti-wanti" dari Derrida tentang "End-isme" kala ia "dekonstruk" naskah Fukuyama tentang "End of history". Meng-"End"-kan suatu discourse, tidak serta merta membuat "discourse itu" mati.

    Grundnorm tetap ada dengan segala bentuk apologi.

    ReplyDelete

Comment with CyberEthic