Monday, December 31, 2012

UU Kaltara: Pengisian Anggota DPRD, Inkonstitusional

*Anom Surya Putra, analis kebijakan dan hukum publik


Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Ketentuan Pasal 3 UU Kaltara menyatakan cakupan wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Wilayah Provinsi Kaltara mempunyai tingkat kepentingan geopolitik strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI, khususnya pencegahan terjadinya kembali konflik politik dan hukum internasional dalam kasus Sipadan-Ligitan maupun Ambalat.

Selain kepentingan geopolitik, wilayah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan geo-ekonomi yang mengalami kondisi kemiskinan yang sangat tinggi sejak tahun 2003 sampai dengan 2007. Pada tahun 2008 sampai tahun 2010 terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang sangat lambat dan berada dalam kondisi memprihatinkan. Posisi daerah kota/kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Kalimantan Utara di perbatasan selalu mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Ini menunjukkan secara sosiologis lemahnya intervensi kebijakan maupun implementasi norma-norma hukum yang ada dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kesejahteraan sosial bagi warga negara di wilayah perbatasan.

Uniknya, meski diamanatkan segera dilakukan praktek kebijakan kesejahteraan masyarakat di provinsi baru itu, terdapat ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara , “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”.
Jika kita analisis dalam koherensi norma dan konvergensi sistem kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan pengisian anggotaa DPRD provinsi baru, maka terjumpailah beberapa konflik norma. Konsekuensinya, hak-hak konstitusional kelompok masyarakat politik di Kalimantan Utara akan hilang dan setidaknya berkurang adanya. Apalagi pemfungsian hak-hak politik itu penting sejauh ditujukan pada kepentingan geopolitik dan geo-ekonomi Kalimantan Utara.

Mari kita telusuri Pasal 297 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), selanjutnya disebut UU MD3, yang menyatakan bahwa “Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum”,
Sementara itu, keberlakuan normatif UU Kaltara menunjuk pada tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 17 November 2012 (vide Pasal 23 UU Kaltara). Provinsi baru ini sudah terbentuk secara normatif, tertanggal 17 November 2012 yang terpaut lebih dari 12 bulan sebelum Pemilu 2014, sehingga langsung dapat dilakukan pengisian anggota DPRD Provinsi Kaltara di tahun 2013 ini, atau sebelum Pemilu 2014.

Simpulan sementara penulis, ketentuan itu tidak konvergen dan inkoherensi dengan ketentuan pengisian keanggota DPRD provinsi baru versi UU MD3.
Keberlakuan norma itu secara potensial menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Kaltara dalam hal pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tidak dapat dibentuk berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009.

Secara normatif, ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara a quo tidak memiliki koherensi dengan norma hukum dalam Pasal 297 ayat (3) jo Pasal 348 ayat (3) UU MD3 a quo dan tidak mempertimbangkan kepastian hukum yang adil dan hak-hak konstitusional masyarakat Kaltara --sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 .

Terkait dengan hak-hak politik warga negara maka norma hukum Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” mengakibatkan hilangnya hak-hak anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari wilayah Kalimantan Utara dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang dialami secara nyata oleh anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu 2009 yang berasal dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga norma hukum Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 13 ayat (1) yang tidak mengatur pembentukan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sebagai salah satu institusi pemerintahan daerah berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009, juga mengakibatkan Provinsi Kalimantan Utara tidak mempunyai DPRD provinsi sebagai salah satu institusi pemerintahan daerah pada tahun 2012 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu 2009-2014. Sehingga dalam paradigma desentralisasi yang dikaitkan dengan norma hukum, Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” bertentangan dengan norma dasar dan spirit Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2009”.

Saatnya UU Provinsi Kalimantan Utara ini diperdebatkan publik dan diuji ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Kecepatan pengambilan keputusan oleh Mahkamah amat dibutuhkan pada tahun 2013 agar ketidakpastian hukum itu (pengisian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara) segera terputus mata rantainya.***

No comments:

Post a Comment

Comment with CyberEthic