Wednesday, June 26, 2013

Anom Surya Putra - Visi Misi KPI Pusat 2013-2016

Anom Surya Putra
Analis Hukum di ArtPartner Law Office, Menara Kuningan, Jakarta.
Pernah menjadi bagian tim peneliti ISAI Jakarta dan MediaComm Communication Consultant.
Masukan dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Gedung MPR/DPR,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 atau melalui alamat e-mail : set_komisi1@dpr.go.id.
LATAR
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memasuki usia sepuluh tahun. Dalam rentang tahun itu terdapat hal penting dalam diskursus konstitusionalisme yang menempatkan KPI sebagai lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 (keberadaannya atas dasar perintah konstitusi) namun juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU atau semata berdasar Keppres. KPI yang oleh UU No. 32/2002 tentang Penyiaran disebut sebagai lembaga negara, telah dinyatakan oleh MK tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan semakin kokoh sebagai lembaga negara yang bersifat independen.[1]
Namun, melalui putusan MK yang sama, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen selanjutnya diletakkan dalam konteks prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum. KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden). Ini merupakan konsekuensi dari frasa KPI bersama dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Penyiaran yang dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[2]
Pasca putusan tersebut implementasi kewenangan KPI semakin surut ke belakang. Pihak pemerintah seolah-olah powerful sebagai regulator penyiaran dengan meminimkan kekuasaan KPI.[3] Masalah kebijakan yang muncul di kemudian hari adalah: [a] dominasi pemerintah dalam menerbitkan peraturan tentang penyiaran yang executive heavy; [b] dualisme izin penyelenggaraan penyiaran antara KPI dan Pemerintah pasca terbitnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri;[4] [c] delegitimasi dari kalangan lembaga penyiaran terhadap sanksi administrasi yang diputuskan oleh KPI;[5] dan [d] tidak terlaksananya larangan monopoli agar tercapainya keragaman kepemilikan (diversity of ownership) secara substantif.[6]
Disamping masalah kebijakan yang bersifat normatif di atas terdapat fakta-fakta untuk disikapi dalam konteks kebijakan penyiaran sebagai extra-ordinary policy (kebijakan luar biasa) bagi kehidupan bangsa:
a. meningkatnya jumlah pengaduan publik pada tahun 2010 (26.489 pengaduan) dan memuncak pada tahun 2012 (43.552 pengaduan). Kecenderungan (trend) tanggapan/masukan publik ke KPI Pusat sepanjang tahun 2012 cenderung fluktuatif, relatif rendah pada bulan Januari (380 pengaduan), memuncak pada bulan Maret (3.481 pengaduan) dan September (31.563 pengaduan), serta kembali turun pada bulan Desember (502 pengaduan).[7] Isu terbesar adalah pengaduan mengenai tayangan Indonesia Lawyers Club yang dinilai melecehkan kelompok Bonek (Maret 2012) dan tayangan Metro Hari Ini tentang Rohis yang dikaitkan dengan rekrutmen teroris muda (September 2012).[8]
b. tanggapan/masukan publik tertuju pada jenis acara berita sensasional tetapi tidak berbobot (Januari-Maret 2013 sebanyak 914 tanggapan) dan kritis terhadap lembaga penyiaran yang tercitrakan sebagai televisi berita (MetroTV; Januari-Maret 2013 sebanyak 914 pengaduan).[9]
c. sebaran pengaduan masyarakat berdasar provinsi masih didominasi pulau Jawa sepanjang tahun 2012. Tanggapan/masukan publik terbesar berasal dari Provinsi Banten (7.311 pengaduan) disusul Jawa Timur (5.904), Jawa Barat (5.361), Jawa Tengah (5.108) dan DKI Jakarta (4.562), serta relatif kurang pada sebaran wilayah Lampung, Aceh, Sumatera Utara dan DIY.[10]
d. bentuk pelanggaran oleh lembaga penyiaran pada tahun 2012 yang paling mengkhawatirkan adalah perlindungan anak dan remaja (76 pelanggaran), kesopanan dan kesusilaan (70 pelanggaran) dan diikuti dengan pelanggaran yang mengeksploitasi seks (46 pelanggaran), penggolongan program siaran (34 pelanggaran) dan ketentuan iklan (20 pelanggaran).[11] Kuantitas yang tinggi dalam bentuk pelanggaran terhadap anak dan remaja mendorong KPI untuk memberikan tema tahun 2013 sebagai tahun perlindungan bagi anak dan remaja berdasar P3 dan SPS 2013.[12]
e. pada tahun 2012 KPI memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran sebanyak 110 putusan yang sangat tinggi dibandingkan peringatan (31 putusan) dan imbauan (23 putusan). Sikap tegas KPI dalam pemberian sanksi penghentian sementara masih rendah (6%; 7 putusan) dibandingkan sanksi teguran 1 (77%; 85 putusan), teguran 2 (15%; 17 putusan) dan pembatasan durasi (1%; 1 putusan).[13]
f. fenomena rendahnya lembaga penyiaran di provinsi perbatasan. Tercatat, angka paling tinggi didominasi oleh LPS dan amat jauh dengan angka LPP yang mengemban kepentingan publik yakni 26 LPS radio berdasarkan IPP Prinsip di Sumatra Utara, 13 LPS radio berdasarkan IPP Tetap di Kalimantan Timur dan 10 radio berdasarkan IPP Existing di Aceh Darussalam.[14]
g. belum adanya kebijakan pengawasan terhadap kampanye politik di media televisi yang bersifat membatasi dan diikuti dengan sanksi administrasi yang tegas.
h. program migrasi TV analog ke TV digital berdasar Permenkominfo No. 22/2011 yang belum mempunyai basis delegasi norma dari pasal-pasal dalam UU Penyiaran. Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital merupakan amanat dari RPJMN 2010-2014 Prioritas 6, Program Aksi di Bidang Infrastruktur, Substansi Inti/Kegiatan Prioritas Telekomunikasi.
Fakta yuridis dan fakta implementasi kebijakan selama KPI Masa Jabatan 2010-2013 menegaskan perlunya kebijakan penyiaran yang benar-benar menjamin peningkatan kualitas materi berita dan siaran media bagi kepentingan publik. Berdasar data pengaduan yang diolah KPI diatas, kualitas materi berita dan pertimbangan utama media masih sering menampilkan berita-berita yang sensasional tetapi tidak berbobot. Misalnya, tayangan Rohis yang dikaitkan terorisme, tayangan Khazanah yang non-multikultur, acara mistik, dan tayangan infotainment tentang Eyang Subur yang membongkar privasi. Efek dari tayangan mistik antara lain membuat anak-anak takut menuju kamar mandi dan berangsung-angsur sikap kemandiriannya sebagai anak bangsa menjadi surut. Selain itu, tayangan infotainment tentang Eyang Subur juga tidak berujung pada konsensus ajaran moral bagi kehidupan bangsa, tetapi memproduksi selebritis baru hanya dengan modal kemarahan dan ujaran Demi Tuhan.[15]
Dalam konteks demikian formulasi kebijakan penyiaran sudah saatnya dikonstruksikan sebagai kebijakan yang luar biasa (extra ordinary policy) bagi pencerdasan kehidupan bangsa. Frasakehidupan bangsa merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh KPI dalam mengontrol kualitas materi dan siaran lembaga penyiaran agar menampilkan isu-isu yang mendidik, semisal isu inovasi warga ditengah beban kemiskinan, anak dan remaja Indonesia yang jenius, debat tanpa desas-desus dan pembunuhan karakter, tayangan historis tanpa mistik-horor dan seterusnya. RUU Perubahan UU Penyiaran kedepan nanti amat penting untuk menguatkan kapasitas kelembagaan, keadaban isi siaran dan debirokratisasi perizinan bagi publik.
VISI
Penyiaran Indonesia yang Beradab Tahun 2017.
Pernyataan visi merupakan desain futuristik yang mampu menjawab kebutuhan kritis tentang kebijakan penyiaran Indonesia. Kebutuhan kritis akan kebijakan penyiaran Indonesia yang beradab adalah kebutuhan yang sangat penting sekaligus sangat tidak pasti bagi masa depan.
Tahun 2017 adalah masa depan di akhir jabatan komisioner KPI 2013-2016. Masa depan penyiaran Indonesia tahun 2017 ditentukan oleh bobot kepentingan yang amat tinggi dalam implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran yang beradab.
Keadaban digitalisasi penyiaran sangat penting bagi kemaslahatan publik, sekaligus sangat tidak pastijika tidak menyertakan pilar [a] kelembagaan KPI yang otoritatif terhadap lembaga penyiaran, [b] isi siaran yang bersih dari agresi kata, dan [c] perizinan yang harmoni bagi kepentingan komunitas, swasta dan publik.
MISI
a. Perubahan UU Penyiaran yang memihak Media Komunitas dan Masyarakat Perbatasan Tahun 2014.
b. Kerjasama sinergis KPI, KPU dan Bawaslu untuk Pemilu Tahun 2014 yang demokratis.
c. Membebaskan kehidupan anak dan remaja dari tayangan mistik dan dramatik Tahun 2015.
d. Penguatan kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah berbasis teknologi informasi Tahun 2013-2016.
STRATEGI
1. Misi Perubahan UU Penyiaran yang memihak Media Komunitas dan Masyarakat Perbatasan Tahun 2014.
1.1. Penyusunan RUU Perubahan UU Penyiaran. Saya selaku Komisioner KPI 2013-2016 akan mengajukan usulan perubahan UU Penyiaran sebagai berikut:
a. kewenangan KPI dalam otorisasi perizinan yang adil dan efisien (satu pintu, satu jendela) bagi lembaga penyiaran komunitas.
b. kebijakan afirmasi bagi lembaga penyiaran komunitas di daerah perbatasan
c. pengaturan tentang mekanisme sanksi denda terhadap pelanggaran UU Penyiaran.
d. delegasi kewenangan kepada pemerintah yang terbatas dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU Penyiaran Perubahan.
1.2. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.Saya selaku Komisioner KPI 2013-2016 akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang didasarkan pada PP dan Permenkominfo. Sengketa kebijakan diatasi dengan meminta Fatwa Mahkamah Agung terhadap kasus, perkara dan perdebatan terkait implementasi kebijakan.
2. Misi Kerjasama sinergis KPI, KPU dan Bawaslu untuk Pemilu Tahun 2014 yang demokratis.
2.1. Pembentukan Desk Pengaturan Penyiaran Pemilu KPI-KPU.
Saya selaku Komisioner KPI 2013-2016 akan melanjutkan langkah koordinasi antara KPI dan KPU sebagaimana termaktub dalam Nota Kesepahaman KPU-KPI Nomor: 06/KB/KPU/Tahun 2013 Nomor 02/NK/KPI/I/2013 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum. Langkah konkretnya adalah membentuk Desk Bersama KPI-KPU yang berfungsi dalam hal:
a. rapat koordinasi tentang perumusan kebijakan;
b. pertemuan berkala untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan, termasuk saling bertukar informasi tentang hasil pemantauan KPI dan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran (pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye oleh media penyiaran;
c. dialog publik tentang peraturan penyiaran pemilu. KPU berwenang menentukan Peraturan KPU tersebut setelah mendengarkan usulan normatif KPI, sedangkan KPI menyusun peraturan yang bersifat etik bagi lembaga penyiaran.[16] Untuk menghindari konflik kewenangan antara KPI-KPU maka isi substantif dari Nota Kesepahaman menjadi acuan bersama dalam perumusan kebijakan.
2.2. Pembentukan Desk Pengawasan Penyiaran Pemilu KPI-Bawaslu.
Saya selaku Komisioner KPI 2013-2016 akan melaksanakan isi substantif Nota Kesepahaman Bawaslu-KPI Tahun 2013. KPI berwenang menetapkan sanksi administrasi terhadap lembaga penyiaran, sedangkan Bawaslu berwenang menetapkan sanksi terhadap partai politik peserta pemilu yang melanggar UU Pemilu. Langkah konkretnya adalah membentuk Desk Bersama KPI-Bawaslu yang berfungsi dalam hal:
a. FGD dengan Bawaslu, jaringan pemantau pemilu dan jaringan media penyiaran;
b. pertemuan berkala KPI-Bawaslu untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan;
c. pelatihan pemantauan penyiaran Pemilu kepada jejaring komunitas;
d. dialog publik terkait hasil pemantauan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran (pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye).
3. Misi Membebaskan kehidupan anak dan remaja dari tayangan mistik dan dramatik Tahun 2015.
3.1. Desk Penyiaran Perlindungan Anak dan Remaja. Saya selaku Komisioner KPI 2013-2016 akan melanjutkan desk dan forum publik yang telah dilaksanakan KPI periode sebelumnya untuk mencegah tayangan mistik dan dramatik (sinetron) yang tidak mencerdaskan kehidupan anak dan remaja.
3.2. Pemberian dan Publikasi Sanksi. Dalam hal terbukti lembaga penyiaran tertentu menayangkan mata acara mistik dan dramatik, saya selaku Komisioner KPI 2013-2016 akan menggunakan kewenangan diskresioner untuk memberikan sanksi teguran tertulis, penghentian sementara dan pembatasan durasi dan waktu siaran, disertai format putusan yang dapat diakses publik pada situs (website) KPI.
4. Misi Penguatan kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah berbasis teknologi informasi Tahun 2013-2016.
Penguatan Kapasitas Kelembagaan KPI Pusat-Daerah. Saya selaku Komisioner KPI 2013-2016 akan melaksanakan Renstra KPI Tahun 2013 bidang kelembagaan yang terarah pada peningkatan fungsi dan peran kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah. Langkah konkretnya adalah:
a. rapat koordinasi KPI di tingkat pusat dan daerah;
b. dialog publik di tingkat pusat dan daerah dengan asosiasi penyiaran, kampus dan stakeholder di daerah;
c. penerbitan hasil kinerja KPI untuk publik (newsletter, buku dan e-book);
d. membangun sistem pemantauan KPI Pusat dan KPI Daerah berbasis teknologi informasi. Ujicoba dilakukan antara KPI Pusat dan KPI Daerah yang mempunyai komitmen dan infrastruktur (ruang sekretariat) sesuai persyaratan yang ditentukan KPI.
PENUTUP
Visi, Misi dan Strategi KPI Masa Jabatan 2013-2016 masih dirumuskan berdasarkan pembacaan subjektif dan data objektif. Sistem gagasan yang terdapat dalam visi, misi dan strategi harus diuji dalam praksis komunikasi yang inter-subjektif selama proses menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Masa Jabatan 2013-2016.

[1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003.
[2] Dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 MK menghilangkan frasa …atau terjadi sanggahan… dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran, karena kewajiban lembaga penyiaran untuk melakukan ralat yang didasarkan atas sanggahan berarti telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang bertentangan dengan UUD 1945.
[3] Putusan Nomor 031/PUU-IV/2006. KPI sebagai lembaga negara yang merupakan produk dari UU Penyiaran yang melahirkannya, tidak akan pernah dirugikan oleh UU Penyiaran itu sendiri. Merujuk Pasal 51 UU MK, maka atas dasar kelahiran eksistensi dan kewenangan-kewenangannya, KPI (Pemohon) semata-mata merupakan pihak yang diuntungkan (beneficiary), terlepas dari kemungkinan adanya penilaian oleh sementara kalangan bahwa rumusan kebijakan yang dituangkan dalam UU Penyiaran kabur atau terdapat pertentangan dalam dirinya sendiri (self-contradictory). KPI diputuskan oleh MK tidak mempunyai legal standing dalam pengujian UU Penyiaran sehingga kritik-kebijakan yang dilakukan KPI tidak berujung pada uji materiil UU Penyiaran.
[4] Antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Swasta dan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air).
[5] Kasus KPI vs RCTI yang berujung pada kemenangan KPI dalam putusan kasasi No. 398/K/TUN/2011 tanggal 17 Januari 2012. Iswandi Syahputra et.al, Dinamika Perizinan Penyiaran di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, hal. 38.
[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-IX/2011.
[7] Nina Mutmainnah Armando, Kecenderungan Isi Siaran: Bagaimana Menyikapinya?, dalam Diskusi Publik Anak Muda di Tengah Kepungan Media, SEMA FISIP UNAS, Jakarta, 24 April 2013.
[8] Jawaban KPI Pusat atas Pertanyaan Komisi I DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat, 28 Januari 2013, hal. 4.
[9] Nina Mutmainnah Armando, op.cit.
[10] Jawaban KPI Pusat atas Pertanyaan Komisi I DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat, 28 Januari 2013, hal. 15.
[11] Nina Mutmainnah Armando, op.cit.
[12] Penyiaran Kita, Komisi Penyiaran Indonesia, Januari-Februari 2013.
[13] Nina Mutmainnah Armando, op.cit.
[14] Iswandi Syahputra et.al, Dinamika Perizinan Penyiaran di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, hal. 20.
[15] Tayangan pelantun Demi Tuhan yang marah terhadap perilaku Eyang Subur dan diiringi piano dalam acara Hitam Putih, diakses pada http://youtu.be/4K4kfABEeuY.
[16] Ketentuan Pasal 101 UU Pemilu menyatakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu diatur dengan peraturan KPU, sehingga KPU akan menyusun peraturan yang akan dilaksanakan oleh KPI. Penjelasan Pasal 101 UU Pemilu menyatakan, KPU dalam merumuskan peraturan tentang pemberitaan, penyiaran, iklan Kampanye Pemilu, dan pemberian sanksi berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers, sehingga isi peraturan KPU tidak mengalami konflik norma dengan kewenangan KPI.

No comments:

Post a Comment

Comment with CyberEthic