Semakin Berpikir, Semakin Tidak Ada

Linux Mandriva 2008 dan Ubuntu Studio 8

2009-07-16T14:07:00.011+07:00

Sedikit berbagi cerita, perkenalan saya dengan Linux terawali dengan ludesnya data dalam bentuk tulisan dan hasil music recording skala rumahan akibat virus Trojan. Alhasil, usaha browsing menunjukkan berjibun forum, blog atau situs yang berdiskusi tentang Linux Mandriva dan Ubuntu Studio.

Nah, percakapan crowded society dalam dunia perLinuxan itu berikutnya mewarnai eksperimentasi penulis untuk mengubah OS pada laptop dan PC. Saya yang awam komputer memilih turunan Red Hat dan Debian semata-mata untuk menghindari fanatisme terhadap distro.

Bagi pengguna Linux yang enggan instalasi rumit berbasis text, Mandriva merupakan salah satu pilihan awal yang terbukti mobile. Saya ujicoba menggunakan Linux Mandriva dengan IM2 Kartu "3".

Di sisi lain, distro Ubuntu Studio fokus pada individu pekerja seni. Saya ujicoba menggunakan fasilitas MuseScore di Ubuntu Studio 8, untuk menulis partitur lagu berjudul Setara.

Keragaman di Linux ini dapat berimplikasi pada penumbuhan tingkat keakraban warga "awam komputer" pada dunia IT.

Anom SP

Deklarasi InDEC

2009-06-08T22:58:00.002+07:00

DEKLARASI

KOMUNITAS EVALUASI PEMBANGUNAN INDONESIA
Indonesia Development Evaluation Community (InDEC)

KAMI, sebagai warga negara yang adalah bagian dari para pemangku kepentingan dalam segala proses pembangunan di segala sektor di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;

BERKUMPUL di sini, di Jakarta, pada tanggal 4 Juni 2009;

MEMAHAMI bahwa Konstitusi Republik Indonesia telah mengarahkan segala upaya pembangunan di segala sektor dengan mensyaratkan adanya partisipasi dan keterlibatan setiap warga negara dalam keseluruhan proses pembangunan negeri ini.

MENGINGAT pula bahwa tantangan yang dihadapi negara ini dalam upaya mencapai target-target pembangunan yang direncanakan adalah tidak serta merta terletak pada keterbatasan sumber daya, tapi lebih kepada penggunaan sumber daya yang masih belum optimal memberikan hasil keluaran pembangunan yang diinginkan.

MENYADARI pentingnya keterpaduan dalam keseluruhan proses pembangunan yang menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mendorong efektifitas dan akuntabilitas, melalui disiplin kerja yang serius dan ketat terhadap kegiatan Pemantauan dan Evaluasi (MONEV atau Monitoring and Evaluation), serta menyadari tantangan dan permasalahan yang berkembang dalam upaya memperbaiki kualitas kerja dalam bidang Pemantauan dan Evaluasi di segala tingkatan di negara ini.

MEYAKINI bahwa sebuah wadah diperlukan sebagai ruang publik yang bebas (free public sphere), bagi pertukaran seluruh wacana (diskursus) dan praksis kinerja pembangunan di segala sektor, serta membangun kompetensi keprofesian dalam wilayah kedisiplinan Pemantauan dan Evaluasi, guna berkontribusi kepada perbaikan sistem pengelolaan kinerja pembangunan negeri ini.

BERKEINGINAN MENGUNDANG semua pihak dari berbagai unsur (praktisi, pengamat, akademisi, pegiat birokrasi) yang mempunyai visi yang sama untuk berkomitmen bersama-sama memberikan kontribusi nyata menuju praksis Pemantauan dan Evaluasi pembangunan yang mampu mendorong hasil pembangunan yang lebih mantap, melalui wadah keprofesian bernama InDEC ini.

Untuk mewujudkan visi tersebut, kami yang tergabung dalam InDEC, menawarkan komitmen kami untuk bersama-sama mengembangkan wadah InDEC ini dan berupaya mewujudkan visi serta melaksanakan strateginya sebagai berikut :

1. Menjadikan InDEC sebagai wadah keprofesian di bidang Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan yang memberikan manfaat tidak hanya kepada anggota perseorangan, tapi juga kontribusi kepada masyarakat luas dengan upaya mengarusutamakan Pemantauan dan Evaluasi untuk mendorong akuntabilitas dan fungsi pengawasan secara lebih efektif oleh semua pemangku kepentingan pembangunan.

2. Mempersiapkan keorganisasian dan pengelolaan InDEC, serta pengembangan program-program kegiatan yang dapat segera dilaksanakan bersama para anggotanya, seperti misalnya diskusi-diskusi formal maupun informal secara berkelanjutan, publikasi-publikasi, kajian-kajian kebijakan, pelatihan-pelatihan pengembangan profesi dan lain-lain.

Demikian, deklarasi ini ditetapkan pada tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan, di Jakarta, Indonesia, untuk menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan.

Jelajah Filsafat Hukum - Habermas: "Legal Discourse Theory"

2009-06-08T22:12:00.001+07:00

***Anom S Putra

Sementara, ruang terbatas ini digunakan untuk elaborasi terhadap Teori Wacana Hukum yang dikenalkan Jurgen Habermas, dalam buku Between Fact and Norm...

Hal ini dimaksudkan untuk memberi latar intelektual mengapa self-review yang dilakukan pemerintah dan pembentuk Undang-Undang itu merupakan masalah baru di Indonesia. Berikut ini sedikitnya melukiskan Teori Wacana Hukum yang dapat digunakan untuk menilai legitimasi atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Ilmu hukum dan teori demokrasi punya tantangan pada rezim pasca industrial Barat dengan adanya masalah-masalah kompleksitas sosial, pluralisme dan negara kesejahteraan.

Hubungan antara Ilmu Hukum dan Teori Demokrasi ditelusuri dan direkonstruksi dalam lingkup sosiologis (konseptualisasi hukum dan hak-hak dasar), normatif (konseptualisasi rule of law dan negara konstitusional), penjembatan pendekatan normatif dan empirik pada demokrasi, dan konteks sosial yang disyaratkan bagi demokrasi.***

Berawal dari teori tindakan komunikatif sebagai teori rasionalitas, terbangun apa yang disebut Filsafat Pascametafisik yang fokus pada validitas norma dan fakta, dan melakukan rekonstruksi teoritik terhadap karakter paradoks hukum dan peranan hukum dalam masyarakat modern.

Hukum modern melanggengkan ketegangan antara fakta (kenyataan sosial) dan norma (klaim akal budi), sebagai warisan metafisika dan moral Immanuel Kant dimana hukum sub-ordinasi terhadap moral. Hal ini merupakan bentuk ketegangan internal antara fakta dan norma.

Dalam ketegangan eksternal antara fakta dan norma, tersusunlah konsep hukum modern yang mensyaratkan tatanan masyarakat modern, adanya jarak antara tindakan strategis dan komunikatif, dan adanya tindakan komunikatif dalam klaim-klaim validitas. Misalnya, ketegangan antara tatanan hukum demokratik-konstitusional dan bentuk-bentuk kekuatan sosial terhadap kondisi pembentukan legitimasi atas hukum. Konsep hukum modern dan teori politik modern tidak mampu menyingkirkan ketegangan eksternal antara fakta dan norma. Dualitas karakter hukum harus diuji dari perspektif normatif dan empirik, secara bersamaan, sebagai sistem pengetahuan (atau norma-norma publik) dan sistem tindakan (atau kelembagaan) yang tertanam dalam konteks sosietal.

Rekonstruksi filsafat hukum ditujukan pada system of rights (misalnya otonomi publik dan privat, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat; norma moral dan norma hukum; wacana hak-hak dasar), dan prinsip-prinsip negara konstitusional (hubungan internal hukum dan politik, logika pemisahan kekuasaan dan prinsip negara konstitusional).

Rekonstruksi Ilmu Hukum ditujukan pada rasionalitas pengambilan keputusan dan hubungan peran antara legislator dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam ruang publik, proses pembuatan hukum dan keputusan, yang berada pada pelibatan demokratis yang terlembagakan secara prosedural, harus terbuka menerima masukan dari ruang publik informal.

Teori Wacana Hukum mendarat pada fakta, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai the political legislator. Nalar Mahkamah Konstitusi adalah penerapan hukum dan berbeda dengan nalar legislasi yang mengelaborasi dan membangun sistem hukum yang terwujudkan dalam kebijakan politik.

Mahkamah Konstitusi membuka kembali (re-opens) keputusan-keputusan yang pernah diperdebatkan terbuka oleh legislator. Rasionalitas pengambilan keputusan pun diuji kembali dalam bentuk self-review atas kesejarahan yang melingkupi perdebatan legislasi. Perdebatan ini mesti diletakkan dalam kerangka demokrasi proseduralis yang menyertakan warga negara di dalamnya. ***

Krisis Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen

2009-06-08T22:07:00.003+07:00

***Anom Surya Putra

Positivisme secara tepat-konteks dipahami dalam suatu masa kesejarahan tertentu yaitu masa kemunduran Filsafat Hukum. Masa ini dihiasi dengan munculnya Ajaran Hukum Murni (Reine Rechtslehre) dari Hans Kelsen yang mendefinisikan Ajaran Hukum Murni sebagai Teori Hukum Positif yang objeknya adalah hukum positif.

Berbagai istilah digunakan oleh Hans Kelsen guna menamai Teori Hukum Positif seperti Ilmu Hukum Normatif dan Teori Juristik yang sebangun struktur argumentasinya. Sikap yang diambil Hans Kelsen adalah pemurnian “hukum” dari kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, keadilan, ideologi dan seterusnya. Hukum merupakan teknik sosial yang spesifik dengan objek hukum positif.

Segi tersembunyi (tacit knowledge) Ajaran Hukum Murni yang implisit adalah ketidakpercayaan terhadap positivisme, hukum alam, dan segala sesuatu yang menghubungkan norma dengan kenyataan sosial, sembari menciptakan “Ajaran” yang didefinisikannya sebagai “Teori”. Ajaran Hukum Murni mengkritik positivisme dan hukum alam, khususnya dalam ulasan epistemologis dan politis terhadap Idealisme Kritis dan Positivisme Hukum Kant.

Permainan bahasa dari Kelsen ini harus dicermati benar-benar bagaimana ia tidak menggunakan Filsafat Ilmu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Idealisme Kritis dan Positivisme. Kedua istilah ini merupakan aliran baru pasca Kant yaitu Idealisme (Fichte, Schelling, Hegel) yang melanjutkan pikiran Kant: Subjek memberi struktur pada realitas, seluruh realitas terletak dalam kesadaran (Idea) Subjek, bukan pada realitas itu sendiri; dan Positivisme (Comte dan JS Mill) yang melanjutkan pikiran Kant pula: apa yang bisa diketahui hanyalah fenomen-fenomen saja sebagai data-data dari pengalaman empiris, di luar fakta-fakta positif itu tidak bisa dihasilkan pengetahuan.

Ajaran Hukum Murni tidak memiliki kaitan apa-apa dengan Idealisme Kritis dan Positivisme ini. Ajaran Hukum Murni memisahkan diri dari Filsafat dan Sosiologi yang dikategorikannya positivistik. Ajaran Hukum Murni dinyatakan Kelsen sebagai pelanjut Austin (Utilitarian; Ilmu Hukum Analitik) dengan menyingkirkan aspek di luar hukum yaitu fakta psikologis atas aturan. Ruang pengembangan Ilmu Hukum Normatif tereduksi pada sistematisasi-logis atau skillful yang bertumpu pada logika atas hukum positif.

Ajaran Hukum Murni menolak metafisika atas hukum positif. Doktrin hukum alam pada saat tertentu bersifat konservatif, bisa reformatif atau revolusioner. Doktrin hukum alam suatu saat membenarkan hukum positif karena sesuai dengan tata ketuhanan yang belum tentu dapat terbuktikan. Di saat lain, doktrin hukum alam mempertanyakan validitas hukum positif dan menyatakan hukum positif ini bertentangan dengan nilai-nilai dalam doktrin hukum alam yang absolut.

Ajaran Hukum Murni mencari landasan validitas pada suatu nonmetafisis dan nonmetayuridis yaitu hipotesis yuridis yang disebutnya Grundnorm. Hipotesis yuridis ini diurai kritis oleh Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, selama Orde Baru Grundnorm diisi dengan Pancasila dan Orde Reformasi diisi dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Grundnorm yang berada di “atas“ norma-norma hukum positif merupakan daya tarik dan sekaligus krisis bagi Ajaran Hukum Murni di kemudian hari.

Apakah putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan argumentasi hukum yang memancar ke Grundnorm? Norma yang lebih rendah dalam suatu putusan hakim cenderung tidak mengarah pada Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai Grundnorm secara eksplisit. Hipotesis yuridis berupa Grundnorm berbeda-beda di setiap negara, di setiap angan-angan individu, relativistik dan apologetik.

Terkecuali Nawiasky yang membenarkan pengetahuan Grundnorm, beberapa ilmuwan hukum yang disebutkan sebagai pembela Paradigma Normatif sudah menanggalkan Grundnorm itu, antara lain sebagai berikut.

Scholten menyatakan Ilmu Hukum itu “ilmu” dengan menoleh ke pendekatan lain yaitu Ilmu Bahasa (Saussure). Pendekatan filsafat ilmu sengaja dihindari Scholten demi menghindari watak spekulatif. Selain itu, di penghujung karirnya, Scholten menawarkan pengetahuan baru tentang eschaton untuk menunjukkan struktur ilmu hukum yang ilmiah. Puncak dari eschaton adalah Tuhan dalam pengertian Pascal yang filosofis dan religi. Scholten menyusun struktur ilmu hukum berbasis metafisika yang justru ditolak Ajaran Hukum Murni. Tawaran pengetahuan tentang eschaton ini tidak ada yang mengembangkan secara ilmiah, akademis dan pragmatis.

Visser ‘t Hooft menjelaskan Ilmu Hukum itu ilmu dengan cukup hati-hati terhadap penggunaan Epistemologi sebagai pendekatan atas Ilmu Hukum. Filsafat Ilmu Hukum-nya dengan leluasa membedakan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik. Pendekatan yang cukup baru terdengar adalah Visser ‘t Hooft mengutip pendekatan filosofis Jürgen Habermas yang kritis terhadap modernitas: dalam kepentingan pragmatik, argumentasi hukum mensyaratkan rasionalitas komunikatif agar argumentasi dari hakim dan otoritas lainnya dapat diuji di ruang publik.

Bruggink meneruskan pembedaan biner antara pandangan atau paradigma normatif dan positivis. Ia berusaha lebih maju mengembangkan Ilmu Hukum Normatif dengan revolusi paradigma Thomas Kuhn. Di sisi metode, Bruggink mengembangkan asumsi-asumsi hermeneutik Gadamer dengan mensistematisasi “pasal” sebagai “kaidah”, kewenangan sebagai “metakaidah” dan hubungan antar pasal sebagai “sistem hukum”. Hermeneutik yang bersifat metodis ini mendapat tempat dalam Paradigma Normatif guna melegitimasi titik berdiri internal dari yuris.

Gijssels dan Hoecke menulis sejarah Teori Hukum sebagai disiplin mandiri dan menempatkan Dogmatik Hukum sebagai bagian dari Ilmu Hukum yang mensistematisasi hukum positif. Teori Hukum punya proyek ambisius yaitu memulihkan kesatuan antara aspek hukum dan kenyataan sosial dengan memanfaatkan ilmu humaniora dan ilmu sosial seperti filsafat, psikologi, sosiologi, logika dan seterusnya.

Apa yang disebut Ilmu Hukum Normatif selama ini mengalami penyempitan atau sub-ordinasi dalam Dogmatik Hukum, sebagai bagian dari Ilmu Hukum yang selayaknya dipakai dalam “menghukumi suatu kasus/fakta/feiten”. Pengetahuan tentang interpretasi dari Ajaran Hukum Murni dalam mencari apa hukumnya suatu fakta pun mengalami krisis.

Interpretasi hukum dalam Ajaran Hukum Murni terbagi dua yaitu interpretasi dari kelembagaan yang ditentukan oleh Hukum Positif, dan interpretasi individual atau interpretasi dari Ilmu Hukum (tradisional). Interpretasi hukum yang pertama adalah otentik karena dilakukan langsung oleh pembentuk hukum, dan pemfungsian atas norma hukum menjadi norma konkret.

Sedangkan interpretasi hukum yang kedua adalah non-otentik karena dilakukan oleh pihak di luar pembentuk hukum, tidak membentuk norma hukum, lebih merupakan urusan ilmu hukum tradisional (seperti Begriffsjurisprudenz) atau politik hukum.

Dualitas model interpretasi menutup partisipasi pengetahuan sosial dan humaniora (rasionalitas komunikatif yang dipahami terbatas oleh Visser ‘t Hooft), interpretasi berbasis Ilmu Bahasa (Scholten), interpretasi berbasis hermeneutik (Bruggink) dan interpretasi berbasis pengetahuan semiotik (MA Loth).

Beberapa pendapat yang kikir ini dapat dipertimbangkan oleh pembaca sebagai alternatif model interpretasi dalam pengetahuan hukum. Ulasan Logika Hukum penting untuk bersama-sama kita dalami guna menampakkan dualitas antara fakta dan norma yang berimbas pada keilmuan Logika Hukum.

Apa yang dinyatakan sesat pikir dalam Logika tradisional dianggap valid oleh Logika Hukum. Contoh: penerapan Argumentum ad Hominem yang mendesak saksi/tersangka untuk mengaku. Ini adalah panggung sesat logika, tapi powerful dalam praktek hukum.***

Soliluqui: Freethinker minus Cogito

2009-06-08T22:03:00.003+07:00

Berpikir bebas, bertumpu pada rasio. Hemat saya, tumpuan ini merupakan suatu "konstruksi" yang menggantikan mistisme di alam nusantara.

Makna freethinker menunjuk pada kekuatan subjek, yang sejauh didebatkan, telah mensubordinasikan gagasan pada ontologi, yang akhirnya bergelut pada ukuran moralitas tertentu.

Situasi gagasan politik Indonesia hari ini, hemat saya, mulai menunjuk pada kekuatan subjek, dan berpotensi untuk mengalahkan gagasan yang bebas.

Sebagai catatan pembuka, gagasan politik yang common sense di berbagai media, dapat dikuliti kembali, karena hanya menguntungkan otoritas tertentu pada subjek.

Gagasan yang bebas bukanlah domain filsafat, tapi pra-filsafat. Filsafat bertugas mencipta konsep, karena pembuat konsep bukanlah filsuf. Sains (politik) memfungsikan konsep hasil ciptaan filsafat --sekalipun nanti terjatuh pada konsepsi.

Freethinkers hanyalah pengantar masa Pencerahan untuk kemudian lenyap, --- usai "thinking" itu bergerak terus tanpa terganjal oleh pemikiran yang tidak berpikir (unthinking thought).

***Anom S Putra

Yunani Kuno: Cermin Gratisan "Filsafat Hukum"

2009-06-08T21:59:00.001+07:00

Yunani Kuno memang menjadi cermin-gratisan bagi "filsafat hukum". Keadilan menjadi objek pengetahuan filsafat hukum, yang peletakannya sebatas pada "polis" atau negara kota.

Keterbatasan keadilan distributif maupun keadilan komutatif dari Yunani Kuno, berkembang jauh (maaf, saya agak lompat) ke zona Immanuel Kant, dimana keadilan menjadi proyek akal-budi atau rasio. Tak pelak, pengertian hukum tersubordinasi pada moralitas yang menjadi wilayah filsafat moral atau Etika.

Sedangkan disisi lain, fakta (termasuk didalamnya adalah praktek hukum), berada di zona positivisme August Comte. Agama menjadi sub-ordinasi dari pemikiran sosiologi, jurisprudenz dan seterusnya.

Kontradiksi antara keadilan vs praktek hukum menjadi laten, dan bahkan cenderung menjadi epiphenomena yang laten. Gejala pinggiran yang tak berujung pasti. Implikasinya, dunia akademis dan sosialita, canggung dalam memaknai "apakah ini tindakan stratejik (advokat)", atau "tindakan komunikatif"?

Habermas, hampir 10 tahun terakhir, telah memupus kontradiksi itu.
Hanya saja, filsafat hukum di Indonesia menjadi unthinking thought. Pemikiran yang berhenti berpikir, dan bergolak di kawasan internal saja.

Kembali pada "filsafat" yang dimaksudkan Deleuze-guattari: filsafat menghasilkan konsep, bukan sebaliknya, bahwa filsuf-lah yang menciptakan konsep.

***Anom S. Putra

Reseller Monitor LCD

2009-06-08T21:55:00.001+07:00

SAAT ini kami membuka kerjasama dengan partner AOC untuk mendistribusikan LCD dengan merek dagang AOC. Vendor monitor asal Taiwan ini menunjuk PT.Mega Komputindo Lestari (MKL) sebagai distributor utama brand AOC di Indonesia. Selain menjadi distributor MKL juga memberikan layanan service AOC CRT/LCD monitor dengan memberikan garansi total 3 tahun baik sparepart maupun servis. Untuk mempermudah misinya dalam hal pelayanan purna jual (service), PT.MKL akan menunjuk 3 perusahaan service nasional yang hanya dikhususkan untuk melayani servis produk display saja.

Pemesanan tergantung display pada situs toko online saya:
http://www.nahdlatuttujjar.com

Nahdlatut Tujjar

2008-10-24T19:24:00.010+07:00

Some scholars and even politicians always consider Nahdlatul Ulama or NU as a political based organization. Therefore the history of NU, they said, is the history of people who cannot define their own cultural identity.

Through this historical research of Nahdlatut Tujjar, traditional Moslem traders organization before NU, we aim to go beyond that established historical pattern and shift to the history of “etos boemipoetra” contained by subsistent economy system in the pre-history of NU. In the hand of three great figures of NU, Kyai Hasyim Asy’ari, Kyai Wahab Hasbullah, and Kyai Bisri Syansuri, the subsistent economy of nahdliyin was once implemented in regions such as Kediri, Jombang, and Surabaya. These three regions were very important for the Dutch Indies agricultural economy.

The spirit to develop the subsistent economy was based on the fact that the ulemas could not preach Islam maximally due to lack of financial support for their mission. For that reason the foundation of Syirkah al-Inan (Al Inan Company) as a part of Nahdlatut Tujjar that was specialized in agriculture product trading such as rice, beans, and vegetables was aimed to provide financial support for Islamic missionary activities (dakwah).

However, the business of Nahdlatut Tujjar could not survive longer than eight years (1918-1926). One of the reasons is because of the changing policy of the Dutch East Indies government in agriculture. At least since the last 19th century, the Dutch government preferred more to specialize in developing sugar and tea plantation for export commodities. As a result, by this non-agriculture economy, Java began to enter market economy that lead to the development of sugar and other metal factories and unfortunately Nahdlatut Tujjar that only concentrated in agriculture products could not compete with those factories.

google adsense & angel's participation

2008-09-29T03:51:00.013+07:00

When you visit Google Adsense, if you look closely, you will see angels at work (hehehehe...)

"Google AdSense matches ads to your site's content, and you earn money whenever your visitors click on them." At Google Adsense, I and so many others have witnessed "angels" at work. These angels never give up --or give in. They encourage others and see goodness in everyone.

The stories of Google Adsense are beautiful in my inspiration and simplicity.

To be sure, the model of Google Adsense found support in the evidence that modern exchange society seemed to secure something like a natural autonomy and equality for private persons through their participation in market transactions. It make us think about Google Adsense as critic of polical economy.

So, the concept of civil society thus underwent a transformation.

Google Adsense made freedom possible --conditions under which individuals could voluntary and consciously join in association and bring the social process under their common control. So, if I click on the content of your pages, Google Adsense became a system that followed its own logic and subjected society as a whole to the mechanism of socio-digital integration.

In the process of transaction, Google Adsense breaks away from the philosophical fixation on a single mechanism of integration through the exchange of economic equivalents.

aristotle and wikinomics

2008-09-29T02:45:00.012+07:00

In A History of Western Philosophy (2007:187), Bertrand Russel wrote that "trade has to do with money, but wealth is not the acquition of coin." Wealth derived from trade is justly hated, because it is unnatural.

The views of philosophers, with few exceptions, have coincided with the pecuniary interests of their class.

Philosophers, whose incomes are derived from the investments of universities, have favoured interests ever since they ceased to be ecclesiastics and therefore connected with landowning. At every stage, there has been a wealth of theoretical argument to support the economically convenient opinion.

I think that "wealth" is criticized by Don Tapscott & Anthony D Williams on various grounds. Wikinomics is first the very interesting comment that it gives too much collaboration or unity to the Poor State, and would make it into individual.

"Tell me a story of wikinomics!" Do you remember asking for or listening to stories? Perhaps it was at bedtime as child; perhaps it was a family gathering or class reunion or just sitting around with a group of friends.

Some stories of wikinomics become favorites. For example: Goldcorp and Linux. We never get tired of hearing them or telling them "one more time".

What is my favorite stories? "To build core competencies with the mass collaboration!" We'll make money with the limitations of Homo Economicus.

To Aristotle, .... don't worry, be happy**